Pengertian
Ekonomi
Pengertian
Ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos
yang berarti rumah tangga atau keluarga, sedangkan nomos berarti hukum, aturan,
atau peraturan. Secara umum ekonomi diartikel sebagai manajemen rumah tangga
atau aturan rumah tangga. Ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari
kegiatan manusia yang berkaitan dengan konsumsi, distribusi, sampai produksi
pada barang dan jasa.
Berikut pengertian ekonomi menurut beberapa ahli:
1. Paul A. Samuelson mengartikan ekonomi adalah cara yang dilakukan manusia dengan kelompoknya yang memanfaatkan sumber-sumber untuk dijadikan komoditi (produksi), kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat untuk dikonsumsi.
2. Hermawan Kertajaya mengartikan ekonomi adalah suatu keadaan dimana suatu sektor industri melekat padanya.
3. Mill J. S mengartikan ekonomi adalah ilmu pengetahuan praktek tentang penagihan dan pengeluaran.
4. Adam Smith mengartikan ekonomi adalah penyelidikan tentang sebab dan keadaan kekayaan suatu negara.
Berikut pengertian ekonomi menurut beberapa ahli:
1. Paul A. Samuelson mengartikan ekonomi adalah cara yang dilakukan manusia dengan kelompoknya yang memanfaatkan sumber-sumber untuk dijadikan komoditi (produksi), kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat untuk dikonsumsi.
2. Hermawan Kertajaya mengartikan ekonomi adalah suatu keadaan dimana suatu sektor industri melekat padanya.
3. Mill J. S mengartikan ekonomi adalah ilmu pengetahuan praktek tentang penagihan dan pengeluaran.
4. Adam Smith mengartikan ekonomi adalah penyelidikan tentang sebab dan keadaan kekayaan suatu negara.
Sejarah Ekonomi
Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dijelaskan bahwa sistem
ekonomi yang diterapkan Indonesia tak lepas dari prinsip-prinsip dasar yang
tercancum dalam Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan-ketentuan dasar
konstitusional tentang kehidupan ekonomi berdasarkan pancasila dan UUD
1945(sebelum diamandemen) taercantum pada pasal-pasal berikut: 27, 33 dan 34
UUD 1945.
Pada
pasal 33 menetapkan 3 hal:
1. Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
3. SDA dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat
Pasal
27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan serta
penghidupan yang layak.
Sedangkan
pasal 34 menetapkan bahwa masyarakat miskin dan anak-anak yang terlantar
dipelihara oleh negara.
1. Masa penjajahan Belanda
Sistem ekonomi yang diterapkan Indonesia selama penjajahan
belanda dibagi jadi 3 bagian, yaitu :
a. Sistem merkantilisme (VOC)
1600-1800
Adalah sistem ekonomi yang ditandai dengan adanya campur
tangan pemerintah secara ketat dan menyeluruh dalam kehidupan perekonomian untuk memupuk
kekayaan sebanyak-banyakanya sebagai ukuran kekayaan, kesejahteraan dan
kekuasaan yang dimiliki Negara tersebut.
Belanda melimpahkan
wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische
Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari
persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan
imperialis lain.
VOC diberi hak Octrooi,
yang antara lain meliputi :
1.
Hak mencetak uang
2.
Hak mengangkat dan
memberhentikan pegawai
3.
Hak menyatakan perang dan
damai
4.
Hak untuk membuat angkatan
bersenjata sendiri
5.
Hak untuk membuat
perjanjian dengan raja-raja
Dalam hal ini VOC melakukan penekanan terhadap peningkatan
ekspor dan membatasi impor.
b. Sistem Monopoli (Tanam
Paksa) 1830-1870
Adalah sistem ekonomi yang memusatkan kegiatan ekonomi
pada satu kelompok dalam bentuk monopoli dibidang tertentu yang dapat
merugikan rakyat. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai
komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia sejak tahun 1620, VOC hanya
menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu
rempah-rempah. Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya
adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi itu. Dengan memonopoli
rempah-rempah, diharapkan VOC akan menambah isi kas negri Belanda, dan dengan
begitu akan meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda. Ditambah dengan
diterapkan Preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk
Priangan. .
Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan
rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll.
Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi
Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah
penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di
Belanda langsung tergantikan berkali lipat.
Dalam sistem ini masyarakat
diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke
gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah
ditentukan oleh pemerintah. Bagi masyarakat pribumi, ini tentu
memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih
diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara
menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli
Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf
hidup mereka. Bagi pemerintah Belanda, ini berarti bahwa masyarakat sudah bisa
menyerap barang-barang impor yang mereka datangkan ke Hindia Belanda. Dan ini
juga merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin
dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.
c. Sistem ekonomi
Kapitalis Liberal, 1870-1945
Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang
menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong
pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Sistem Ekonomi ini lebih rentan
terhadap krisis ekonomi tetapi produksi yang dibuat berdasarkan atas kebutuhan
masyarakat.
Pada akhirnya, sistem ini bukannya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan,
terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.
Sistem-sistem ekonomi ini meninggalkan kemelaratan, namun
disisi lain memberi pengetahuan tentang bercocok tanam, sistem uang dan budaya
industri. Pada masa itu, Indonesia adalah pengekspor terbesar sejumlah
komoditas primer. Pada dekade 1930an bank-bank bermunculan, industri manufaktur
berkembang pesat yang dimotori oleh industri gula. Pasar modal muncul dan modal
asing masuk dalam jumlah yang besar. Namun perkembangan ekonomi yang pesat itu
tidak memberi peningkatan kesejahteraan bagi rakyat.
2. Pemerintahan Orde Lama
Walaupun indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya
tetapi indonesia masih menglami perang dengan belanda selama dekade 1950 hingga
1965, akibatnya Indonesia mengalami gejolak politik dalam negri. keadaan
perekonomian Indonesia sangat buruk, laju pertumbuhan rata-rata turun drastis.
Selain itu, Indonesia mengalami defisit saldo neraca pembayaran dan defisit
APBN terus membesar dari tahun ke tahun. Kegiatan produksi disektor pertanian
dan industri manufaktur pun sangat rendah.
Dapat disimpulkan, buruknya perekonomian indonesia selama pemerintahan Orde
Lama dikarnakan rusaknya infrastruktur ekonomi fisik maupun non fisik selama
pendudukan jepang.
Kebijakan ekonomi yang paling penting yang dilakukan pada kabinet Hatta adalah
reformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional dan pemotongan nilai
uang sebesar 50% atas semua uang kertas yang beredar.
Pada masa kabinet Natsir, pertama kalinya dirumuskan suatu
perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian(RUP).
RUP ini digunakan oleh kabinet berikutnya untuk merumuskan rencana pembangunan
ekonomi 5 tahun(Repelita).
Pada masa kabinet Sukiman, kebijakan-kebijakan penting yang
diambil adalan nasionalisasi De Javasche Bank yang menjadi Bank Indonesia(BI)
dan penghapusan sistem kurs berganda.
Pada kabinet Wilopo, langkah-langkah yang diilakukan untuk memulihkan
perekonomian Indonesia adalah pertama kalinya memperkenalkan konsep anggaran
berimbang dalam APBN, memperketat impor, melakukan nasionalisasi angkatan
bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan jumlah personil, dan pengiritan
jumlah pengeluaran pemerintah.
Pada masa abinet Ali I, langkah yang dilakukan dalam bidang
ekonomi walaupun sedikit tidak berhasil adalah pembatasan impor dan sistem uang
ketat.
Pada masa kabinet Baharuddin tindakan ekonomi yang dilakukan
adalah liberalisasi impor, kebijakan uang etat untuk menekan laju uang beredar,
penyempurnaan Program Benteng, mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan
modal(investasi) asing masuk ke Indonesia, pemberian bantuan khusus pada
pangusaha-pengusaha pribumi dan pembatalan(sebelah pihak) Persetujuan Koferensi
Meja Bundar untuk menghilangkan sistem ekonomi kolonial atau menghapuskan
dominasi perusahaan-perusahaan Belanda dalam Perekonomian Indonesia.
Dilihat dari aspek politiknya selama periode orde lama,
dapat dikatakan Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat
demokrasi. Namun, semua itu menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian
nasional.
Selama periode 1950an struktur ekonomi Indonesia masih
peninggalan zaman kolonialisasi. Sektor formal/modern yang memiliki kontribusi
lebih besardaripada sektor informal/tradisional terhadap output nasional atau
PDB yang di dominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan
berorientasi ekspor.
Struktur ekonomi itu disebut dual societies, yang artinya
dalah salah satu karakteristik utama dari NSB yang merupakan warisan
kolonialisasi. Dualisme didalam suatu ekonomi seperti ini terjadi karna pada
masa penjajahan pemerintah yang berkuasa menerapkan diskriminasi dalam
kebijakan-kebijjakannya. Diskriminasi ini diterapakan untuk membuat perbedaan
dalam kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu antara penduduk
asli dan orang-orang non pribumi.
Keadaan ekonomi Indonesia, setelah dilakukan nasionalisasi
terhadap semua perusahaan asing Belanda, menjadi lebih buruk dibanding pada saat
dijajah oleh Belanda, ditambah lagi tingkat inflasi yang tinggi. Selain kondisi
politik didalam negri yang tidak mendukung, buruknya pemeritahan Indonesia pada
masa Orde lama disebabkan juga karna keternatasan faktor-faktor produksi.
Pada akhir september 1965 ketidakstabilan politik Indonesia
mencapai pncaknya dengan terjadinya kudera yang gagal pada Partai Komunis
Indonesia(PKI). Sejak saat itu terjadi perubahan politik yang drastis di dalam
negri yang mengubah sistem ekonomi yang dianut Indonesia pada masa Orde lama
dari sosialis menjadi semikapitalis.
3. Pemerintahan Orde Baru
Dalam Orde Baru ini pemerintah lebih ditunjukkan pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah
air. Pada masa ini Indonesia kembali menjalin hubungan baik dengan pihak barat
dan menjauhi komunis. Sebelum rencana pembangunan melalui repelita, pemerintah
lebih dulu melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik, serta
rehabilitasi ekonomi dalam negri. Tujuannya yaitu untuk menekan kembali tingkat
inflasi,, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali
kegiatan produksi, termasuk ekspor. Ditambah lagi dengan penyusunan Rencana
Pembangunan Lima Tahun(Repelita) secara bertahap. Kebijakan
ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur
pemerataan
yaitu : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian
pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan
generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan.
Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia
pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses
industrialisasi dalam skala besar. Awalnya pemerintah memusatkan pembangunan pada
sektor-sektor tertentu secara potensial dapat menyumbangkan nilai tambah yang
besar dalam waktu yang tidak panjangdan hanya di pulau jawakarnna fasilitas
infrastruktur dan sumber daya manusia relatif lebih baik. Dengan sumber daya
yang sangat terbatas pada saat itu maka sulit untuk memperhatikan
pertumbuhan dan pemerataan pada waktu yang bersamaan.
Tujuan utama pelaksanaan repalita I adalah untuk membuat
Indonesia menjadi swasembada terutama kebutuhan beras. Untuk mencapai
tujuan tersebut pemerintah melakukan penghijaun disektor pertanian proses
pembangunan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi
pertahun.
Repelita II (1 April 1969 – 31 Maret
1974) Trilogy pembangunan diubah urutannya menjadi :
1. Pertumbuhan
ekonomi
2. Pemerataan
3. Stabilitas
Nasional
Kebijakan
ekonomi yang terkenal adalah adanya KNOP 15 tanggal 15 November 1978, yang berisi :
- Masyarakat harus mencintai produk dalam negeri
- Mendorong ekspor
- Memberikan tariff spesifik bagi barang impor
Repelita III Trilogy pembangunan berubah menjadi :
- Pemerataan pembangunan dan hasil2nya
- Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
- Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis
Pada
masa ini terdapat kebijakan devaluasi (kebijakan menurunkan mata uang) dan juga adanya kebijakan
deregulasi
(kebijakan menguranngi
berbagai faktor yg melindungi industri perbankan dari masalah2 suatu
perekonomian) perbankan oleh Soemarlin.
Pada Repeliita VI orientasi kebijakan-kebijakannya mengalami
perubahan dari penekanan hanya pada pertumbuhan ke pertumbuhan dengan
pemerataan.
Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada zaman
soeharto dikarnakan presiden soeharto jauh lebih baik dibanding pada masa Orde
Lama dalam menyusun rencana, strategi, dan kebijakan pembangunan ekonomi.
Selain itu dikarnakan 3 hal, yaitu : penghasilan ekspor yang sangat besar dari
minyak, pinjamann luar negri, dan PMA di dalam pembangunan ekonomi Indonesia
meningkat tajam.
Dalam usaha menghilangkan dampak negatif dari
pertumbuhanekonomi yang tinggi terhadap kesenjangan dan kemiskinan, atau
memperkecil efek trade off antara pertumbuhan dan kesenjangan atau kemiskinan.
Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa Orde baru telah
menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju ekonomi yang
tinggi. Tetapi Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan
imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk.
Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat,
dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
4. Pemerintahan Transisi
Pada tahun 1997 nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS
mengalami guncangan hebat akibat investor asing mengambil keputusan jual, karna
tidak percaya lagi dengan pereonomian negara tersebut.
Yang terjadi di Thailand tersebut merembet ke Indonesia dan beberapa negara
Asia lain, ini adalah awal krisis keuangan di Asia. Di Indonesia nilai tukar
rupiah terus melemah untuk mencegah keadaan yang lebih buruk, pemerintah Orde
baru mengambil langkah kongkrit yaitu : menunda proyek-proyek senila Rp.39
triliun dalam mengimbangi keterbatasan anggaran belanja negara yang sangat
dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah. Akan tetapi tetap saja, cadangan dolar
As di BI makin menipis. Akhirnya pemerintah Indonesia secara resmi meminta
bantuan kepada IMF. Lembaga keuangan internasional tersebut mengumumkan paket
bantuan kepada Indonesia mencapai 40 miliar. Paket program pemulihan tersebut diharapkan
nilai rupiah menguat dan stabil kembali. Tetapi kenyataannya nilai rupiah terus
merosot dan membuat kepercayaan masyarakat di dalam dan luar negri pun merosot.
Dan dibuatlah kesepakatan yang mengandung butir-butir kebijaksanaan yang
mencakup ekonomi makro, restrukturisasi sektor keuangan, dan reformasi
struktural.
Setelah
gagal dalam kesepakatan pertama itu, dilakukan lagi perundingan-perundingan
antara Indonesia dengan IMF dan mencapai lagi satu kesepakatan baru.
Ada
5 memorandum dalam kesepakatan baru ini, yaitu :
· Program
stabilisasi, untuk menstabilkan pasar uang dan mencegah hiperinflasi.
· Restrukturisasi
perbankan, untuk menyehatkan sistem perbankan nasional
· Reformasi
struktural
· Penyelesaian
ULN
· Bantuan
untuk rakyat kecil
Krisis rupiah menjadi krisis ekonomi dan memunculkan krisis
politik terbesar dalam sejah perekonomian Indonesia. Krisis politik ini diawali
dengan penembakan oleh tentara terhadap 4 mahasiswa trisakti. Kemudian jakarta
dilanda kerusuhan. Akhirnya presiden soeharto mengundurkan diri dan digantikan
oleh Dr. Bj. Habibie. Presiden Habibie membentuk kabinet baru, awal dari
terbentuknya pemerintahan transisi.
5. Pemerintahan Reformasi hingga SBY
Pemerintahan presiden BJ.Habibie
. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Alu KH. Abdurrahman
wahid(Gus Dur) terpilih menjadi presiden dan diwakili oleh Megawati Soekarno
Putri, pemerintahan ini disebut sebagai pemerintahan reformasi.
Pada awalnya, masyarakat, para pengusaha dan
Investor asing menaruh harapan besar tterhadap kemampuan dan kesungguhan Gus
Dur untuk membangkitkan perekonomian Indonesia. Pada
masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup
berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Malah
presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata
masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Pemerintahan Megawati kinerja ekonomi Indonesia
mengalami perbaikan, dilihat dari pertumbuhan PDB(Product Domestic Bruto).
Demikian juga pendapatan perkapita meningkat, kinerja ekspor juga membaik.
Namun demikian, Neraca Perdagangan(NP), yaitu saldo ekspor(X) – impor(M)
barang, maupun transaksi berjalan(TB), sebagai presentase dari PDB mengalami
penurunan.
Kebijakan-kebijakan yang
ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
·
Meminta
penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club
ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
·
Kebijakan
privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode
krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara.
Di masa ini juga
direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada
gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi.
6.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang
Yudhoyono
Awalnya masyarakat dan pelaku usaha didalam maupun luar negri
optimis dengan pemerintahan SBY. Akan tetapi pada pertengahan 2005 ekonomi
Indonesia diguncang oleh 2 peristiwa tak terduga yaitu kenaikan harga minyak
mentah(BBM) di Internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar
As, Ini membuat PDB menurun. Kenaikan harga minyak ini menimbulkan tekanan
terhadap keuangan pemerintah(APBN).
Lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan
kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau
dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh
naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor
pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Dampak negatif dari kenaikan harga BBM ini mempengaruhi kegiatan
atau pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan kemiskinan . kenaikan harga BBM
dipasar dunia juga membuat defisit APBN tambah besar yang selanjutnya akan
mengurangi kemampuan pemerintah lewat sisi pengeluarannya untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi. Kenaikkan harga minyak ini juga menjadi salah satu
penyebab terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar As. Secara
fundamental, terus melemahnya nilai tukar rupiah terkait dengan memburuknya
kinerja Neraca pembayaran(BoP) Indonesia.
Kebijakan kontroversial pertama itu
menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT)
bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan
pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh
untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan
infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang
investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah
diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu,
yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif
, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif
Penentuan harga
Penentuan harga adalah proses
menentukan apa yang bakal diterima sebuah syarikat sebagai pertukaran untuk
produknya. Faktor-faktor harga adalah kos pengilangan, tempat pasaran,
persaingan, keadaan pasaran, dan kualiti produk. Penentuan harga juga merupakan
pembolehubah utama dalam teori peruntukan harga mikroekonomi. Penentuan harga adalah
aspek dasar pemodelan kewangan dan adalah
salah satu dari "empat P" campuran pemasaran. Tiga aspek
lain adalah barangan, promosi dan tempat. Harga merupakan
satu-satunya unsur menjana hasil dalam empat P ini, yang lain adalah pusat kos.
Harga adalah proses dilakukan
dengan tangan atau automatik mengunakan harga untuk membeli dan pesanan jualan,
berasaskan faktor seperti: a fixed amount, quantity break, promotion or sales
campaign, specific vendor quote, price prevailing on entry, shipment or invoice
date, combination of multiple orders or lines, and many others. Automated
systems require more setup and maintenance but may prevent pricing errors. The
needs of the consumer can be converted into demand only if the consumer has the
willingness and capacity to buy the product. Thus pricing is very important in
marketing.
Permintaan
Permintaan
adalah jumlah barang/jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada
berbagai tingkat harga dalma jangka waktu tertentu dengan menganggap factor
yang mempengaruhinya konstan/tetap (ceteris paribus)
2.Jenis-jenis permintaan
a.Berdasarkan daya beli
1)Permintaan efektif, yaitu permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai daya beli dan melakukan transaksi.
2)Permintaan potensial, yaitu permintaan terhadap barang atua jasa yang disertai daya beli tetapi konsumen masih mempertimbangkan transaksinya (belum dilakukan transaksi)
3)Permintaan absolute, yaitu permintaan terhadap barang/jasa yang tidak disertai daya beli.
b.Berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan
1)Permintaan individu adalah permintaan seseorang terhadap barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2)Permintaan kelompok adalah permintaan dari sekelompok orang atau masyarakat pada saat yang bersamaan (penjumlahan permintaan individu)
3. Hukum Permintaan
Hukum permintaan menyatakan bahwa harga sebuah barang meningkat, kuantitas (jumlah) uang diminta akan turun, sebaliknya jumlah (kuantitas) barang yang diminta naik. Jika harga sebuah barang mengalami penurunan. Dalam hal ini kuantitas yang diminta berhubungan negative dengan harga barang. Hokum yang berlaku dalam ilmu ekonomi tidaklah berlaku mutlak tetapi bersifat ceteris paribus.
Factor penyebab tidak berlakunya hokum permintaan
a. Permintaan barang-barang bernilai prestise
b. Harapan harga suatu barang akan berubah
c. Hubungan kuantitas harga
d. Barang inferior
4. Skedul dan Kurva Permintaan
Skedul permintaan adlaha sebuah table yang memperlihatkan hubungan antara harga barang dan kuantitas yang diminta, sedangkan kurva permintaan adlaha grafik yang memuat hubungan antara harga sebuah barang dan kuantaitas yang diminta.
Perhatikan contoh berikut ini !
2.Jenis-jenis permintaan
a.Berdasarkan daya beli
1)Permintaan efektif, yaitu permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai daya beli dan melakukan transaksi.
2)Permintaan potensial, yaitu permintaan terhadap barang atua jasa yang disertai daya beli tetapi konsumen masih mempertimbangkan transaksinya (belum dilakukan transaksi)
3)Permintaan absolute, yaitu permintaan terhadap barang/jasa yang tidak disertai daya beli.
b.Berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan
1)Permintaan individu adalah permintaan seseorang terhadap barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2)Permintaan kelompok adalah permintaan dari sekelompok orang atau masyarakat pada saat yang bersamaan (penjumlahan permintaan individu)
3. Hukum Permintaan
Hukum permintaan menyatakan bahwa harga sebuah barang meningkat, kuantitas (jumlah) uang diminta akan turun, sebaliknya jumlah (kuantitas) barang yang diminta naik. Jika harga sebuah barang mengalami penurunan. Dalam hal ini kuantitas yang diminta berhubungan negative dengan harga barang. Hokum yang berlaku dalam ilmu ekonomi tidaklah berlaku mutlak tetapi bersifat ceteris paribus.
Factor penyebab tidak berlakunya hokum permintaan
a. Permintaan barang-barang bernilai prestise
b. Harapan harga suatu barang akan berubah
c. Hubungan kuantitas harga
d. Barang inferior
4. Skedul dan Kurva Permintaan
Skedul permintaan adlaha sebuah table yang memperlihatkan hubungan antara harga barang dan kuantitas yang diminta, sedangkan kurva permintaan adlaha grafik yang memuat hubungan antara harga sebuah barang dan kuantaitas yang diminta.
Perhatikan contoh berikut ini !
No
|
Harga
( P )
|
Jumlah
( Q )
|
1
|
2000
|
100
|
2
|
1800
|
120
|
3
|
1600
|
140
|
4
|
1400
|
160
|
5
|
1200
|
180
|
Dari tabel
di atas dapat dikethaui bahwa tingkat harga yang tinggi jumlah barnag yang
diminta sedikit kemudian harga diturunkan secara perlahan-lahan mengakibatkan
jumlah permintaan semakin bertambah.
Pergeseran Kurva Permintaan
Jika terjadi perubahan pada factor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga, maka akan mengakibatkan kurva permintaan bergeser bahwa setiap perubahan yang mengakibatkan pertambahan jumlah permintaan pada tingkat harga tertentu, maka akan menggeserkan kurva permintaan ke kanan, begitu pula apabila setiap perubahan yang menurunkan jumlah permintaan pada tingkat harga tertentu, maka akan menggeserkan kurva permintaan ke kiri.
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemintaan
Hal-hal yang mempengaruhi permintaan individu terhadap barang danj asa antara lain sebagai berikut :
a. Tingkat pendapatan konsumen
b. Harga barang dan jasa
c. Selera konsumen.
d. Perkiraan harga mendatang.
e. Harga barang lain yang berkaitan substitusi dan komplementer).
f. Pertambahan jumlah penduduk
6. Fungsi permintaan
Bentuk umum fungsi permintaan adalah sebagai berikut
Pergeseran Kurva Permintaan
Jika terjadi perubahan pada factor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga, maka akan mengakibatkan kurva permintaan bergeser bahwa setiap perubahan yang mengakibatkan pertambahan jumlah permintaan pada tingkat harga tertentu, maka akan menggeserkan kurva permintaan ke kanan, begitu pula apabila setiap perubahan yang menurunkan jumlah permintaan pada tingkat harga tertentu, maka akan menggeserkan kurva permintaan ke kiri.
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemintaan
Hal-hal yang mempengaruhi permintaan individu terhadap barang danj asa antara lain sebagai berikut :
a. Tingkat pendapatan konsumen
b. Harga barang dan jasa
c. Selera konsumen.
d. Perkiraan harga mendatang.
e. Harga barang lain yang berkaitan substitusi dan komplementer).
f. Pertambahan jumlah penduduk
6. Fungsi permintaan
Bentuk umum fungsi permintaan adalah sebagai berikut
dimana :
Q = jumlah barang yang diminta
a = konstanta
b = koefisien pengaruh atau slope
p = harga
Untuk fungsi persamaan linier juga menggunakan rumus :
Q = jumlah barang yang diminta
a = konstanta
b = koefisien pengaruh atau slope
p = harga
Untuk fungsi persamaan linier juga menggunakan rumus :
Contoh :
Pada saat harga RP. 2.000,00 jumlah permintaan sebesar 800 unit, kemudian pada saat harga naik Rp. 3.000,00 jumlah permintaan 600 unit, tentukan fungsi permintaannya !
Jawab :
Q = a – bp
800 = a – 2.000b
600 = a – 3.000b
200 = – 1.000b
b = 5 – masukan persamaan 1
800 = a – 200 (5)
800 = a – 10.000
a = 10.800
Q = 10.800 – 5pà Q = a – bp Þfungsi a =
Pada saat harga RP. 2.000,00 jumlah permintaan sebesar 800 unit, kemudian pada saat harga naik Rp. 3.000,00 jumlah permintaan 600 unit, tentukan fungsi permintaannya !
Jawab :
Q = a – bp
800 = a – 2.000b
600 = a – 3.000b
200 = – 1.000b
b = 5 – masukan persamaan 1
800 = a – 200 (5)
800 = a – 10.000
a = 10.800
Q = 10.800 – 5pà Q = a – bp Þfungsi a =
Penawaran
- Pengertian Penawaran
Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu. - Jenis-jenis Penawaran
a. Penawran individu adlaha penawaran yangdilakuakn oleh satu orang penjual dan atau produsen
b. Penawaran pasar adalah penjumlahan dari penawaran individu. - Hukum Penawaran
Hukum penawaran menyatakan semkain tinggi harga suatu barang semakin banyak jumlah barang yang dibutuhkan, semakin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran juga bersifat ceteris paribus. Hal ini menunjukkan hubungan yang positif antara harga barang atua jasa dengan kuantitas yang ditawarkan.
Perhatikan tabel berikut ini
NO
|
Harga
( P )
|
Jumlah
( Q )
|
1
|
2000
|
180
|
2
|
1800
|
160
|
3
|
1600
|
140
|
4
|
1400
|
120
|
5
|
1200
|
100
|
Dari tabel
di samping menyatakan bahwa pada tingakt harga yang tinggi jumlah barang atau
jasa yang ditawarkan banyak, kemudian harga turun secara perlahan mengakibatkan
jumlah penawaran akan semakin menurun pula. Begitu juga kurva penawaran yang
berbentuk garis dari kiri bawah ke kanan atas atau berslope positif. Yang
menunjukkan bahwa apabila terjadi penurunan harga, maka akan disertai dengan
penurunan jumlah penawaran terhadap barang dan jasa.
- Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran :
- Harga barang dan jasa
- Harga input atau biaya produksi
- Teknologi produksi
- Keuntungan yang diinginkan oleh produsen.
- Banyaknya penjual atau pesaing.
- Penawaran pergeseran kurva penawaran
Jika terjadi perubahan harga pada factor-faktor yang mempengaruhi penawaran selain harga, maka akan mengakibatkan kurva penawaran akan bergeser. Bahwa setiap perubahan yang mengakibatkan pertambahan jumlah penawaran pada tingkat harga tertentu, maka akan menggeser kurva penawaran ke kanan begitu juga apabila setiap perubahan yang menunjukkan jumlah penawaran pada tingkat harga tertentu, maka akan menggeser kurva penawaran ke kiri.
Faktor-faktor
yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran
a. Perubahan biaya produksi.
b. Teknologi yangdigunakan.
c. Harapan mendapatkan laba.
d. Harapan masa yang akan datang.
6. Fungsi Penawaran
Secara umum fungsi penawaran ditulis sebagai berikut
a. Perubahan biaya produksi.
b. Teknologi yangdigunakan.
c. Harapan mendapatkan laba.
d. Harapan masa yang akan datang.
6. Fungsi Penawaran
Secara umum fungsi penawaran ditulis sebagai berikut
dengan rumus :)Q2, P2(
dan B )Q1, Q2(Untuk menentukan persamaan fungsi penawaran melalui dua
titik A
Contoh :
Pada saat harga Rp. 700,00 jumlah abrang yang ditawarkan 30 unit kemudian harga naik menjadi Rp. 1.000,00 jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 50 unit, bagaimana fungsi penawarannya ?
Jawab :
)Q – 30(P – 700 = 15
P – 700 = 15 Q – 450
P = 15Q + 700 – 450
P = 15 Q + 250
Q(P-700 = )– 30
Pada saat harga Rp. 700,00 jumlah abrang yang ditawarkan 30 unit kemudian harga naik menjadi Rp. 1.000,00 jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 50 unit, bagaimana fungsi penawarannya ?
Jawab :
)Q – 30(P – 700 = 15
P – 700 = 15 Q – 450
P = 15Q + 700 – 450
P = 15 Q + 250
Q(P-700 = )– 30
Sumber :